MAKALAH
KEMISKINAN
Penyebab Kemiskinan di Kab. Kutai Kartanegara
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Kemiskinan merupakan salah satu
masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Hal tersebut
ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri si miskin.
Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik dari faktor
internal maupun eksternal, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya
sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi
kebutuhan dll. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk
meningkatkan hidupnya sangat sulit. Pada umumnya masyarakat menjadi miskin
bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau
materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati
fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang
tersedia. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yaitu
kemiskinan alami dan kemiskinan buatan.
Ada dua kondisi yang
menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan
buatan. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan
yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
Di Kutai Kartanegara tepatnya di
kecamatan Tenggarong masih terdapat masyarakat yang miskin. Masyarakat miskin
tersebut tinggal di daerah pinggir sungai, yang seharusnya di pinggir sungai
itu tidak boleh dibangun tempat tinggal karena dapat membahayakan kehidupan
mereka sendiri.
1.2
Rumusan
Masalah
Berdasarkan
uraian diatas, maka dapat rumusan masalah dalam makalah ini adalah Apa penyebab
terjadinya kemiskinan di wilayah Tenggarong ?
1.3
Tujuan
Adapun tujuan
dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya
kemiskinan dan bagaimana cara menangani kemiskinan yang ada diwilayah tersebut.
BAB
II
LANDASAN
TEORI
2.1
Pengertian
Kemiskinan
Pengertian
kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya :
1. BAPPENAS
(1993)
Mendefisnisikan bahwa keimiskinan
sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si
miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kehidupannya.
2. Levitan
(1980)
Mengemukakan kemiskinan adalah
kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai
suatu standar hidup yang layak.
3. Reitsma
dan Kleinpenning (1994)
Mendefisnisikan kemiskinan sebagai
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat
material maupun non material.
4. Dari segi
standar kebutuhan hidup yang layak/kebutuhan pokok
Golongan
ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar disebabkan karena adanya kekurangan
barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar
hidup yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolute/mutlak yakni tidak
terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.
5. Dari segi
pendapatan / penghasilan income
Kemisikinan
oleh golongan ini dilukiskan sebagai kurangnya pandapatan/penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
6. Dari segi
keadaan / kondisi
Kemiskinan sebagai suatu kondisi/keadaan yang bisa dicirikan
dengan :
a.
Kelaparan
/ kekurangan makan dan gizi.
b.
Pakaian
dan perumahan yang tidak memadai.
c.
Tingkat
pendidikan yang rendah.
d.
Sangat
sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.
Dari
uraian diatas dapat disimpulkan secara umum pengertian kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup
di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan
juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk
memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi,
teknologi, dan modal.
2.2
Bentuk-Bentuk Kemiskinan
Dari berbagai sudut pandang tentang
pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan
menjadi tiga pengertian, yaitu:
1. Kemiskinan Absolut.
Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin
absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang,
kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relatif.
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan
masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural.
Kemiskinan
ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak
mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak
lain yang membantunya.
Keluarga
miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan,
mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi
kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:
1.
Kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran
keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan,
dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.
2.
Kemampuan
dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari
nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran
dalam bidang kemasyarakatan.
3.
Kemampuan
dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah
keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non
ekonomi.
Kemiskinan
merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya
kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan
rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan
pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi
kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan
pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.
BAB
III
PEMBAHASAN
3.1
Indikator-Indikator Kemiskinan
Adapun idikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari
Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :
a.
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
b.
Tidak adanya akses terhadap kebutuhan
hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
c.
Tidak adanya jaminan masa depan (karena
tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
d.
Kerentanan terhadap goncangan yang
bersifat individual maupun massa.
e.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia
dan terbatasnya sumber daya alam.
f.
Kurangnya apresiasi dalam kegiatan
sosial masyarakat.
g.
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja
dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
h.
Ketidakmampuan untuk berusaha karena
cacat fisik maupun mental.
i.
Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan
sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda
miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
Kemiskinan merupakan permasalahan yang urgen dan butuh penanganan
serius. Karena kemiskinan menjadi indikator kesejahteraan suatu bangsa.
Pemerintahan yang tak mampu menanggulangi kemiskinan, maka bisa dikatakan
pemerintahan itu telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Kemiskinan harus
menjadi agenda utama dalam proses pembangunan nasional.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga dapat disebabkan karena sistem
pemerintahan yang tidak pro dengan rakyat, sehingga menyebabkan kensenjangan
antara pemerintah dengan masyarakat kecil. selain itu kemiskinan yang
disebabkan karena pandangan agama yang salah, contohnya, kita tahu bahwa semua
mati, rezeki, itu ada yang mengatur akan tetapi jika kita disertai dengan usaha
maka darimana rezeki itu akan dating
3.2
Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Pada dasarnya
ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan
kemiskinan. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini
cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal
itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman
sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan
persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan,
bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Faktor penyebab kemiskinan ada
dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:
1.
Kemiskinan alamiah
Kemiskinan alamiah
terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang
rendah, dan bencana alam.
2.
Kemiskinan buatan
Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga
yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu
menguasai sarana-sarana dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka
tetap miskin.
Bila kedua faktor penyebab kemiskinan
tersebut dihubungkan dengan masalah mutu pangan, kesehatan, dan pendidikan maka
dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain:
1.
Kurang tersedianya sarana yang dapat
dipakai keluarga miskin secara layak misalnya puskesmas, sekolah, tanah yang
dapat dikelola untuk bertani.
2.
Kurangnya dukungan pemerintah sehingga
keluarga miskin tidak dapat menjalani dan mendapatkan haknya atas pendidikan
dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya yang tinggi.
3.
Rendahnya minat masyarakat miskin untuk
berjuang mencapai haknya karena mereka kurang mendapat pengetahuan mengenai
pentingnya memliki pendidikan tinggi dan kesehatan yang baik.
4.
Kurangnya dukungan pemerintah dalam
memberikan keahlian agar masyarakat miskin dapat bekerja dan mendapatkan
penghasilan yang layak.
5.
Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga
sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang
sama. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan masalah kesehatan, mutu pangan dan
pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang tertinggal jauh dari
perkotaan.
3.3
Aspek
Penyebab Kemiskinan secara Majemuk
Ada
beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan secara majemuk, yaitu
sebagai berikut :
a.
Kelembagaan
Rakyat miskin tidak
mempunyai akses untuk terhubung dengan pemerintah yang membuat keputusan,
sedangkan kelembagaan yang ada tidak pernah menjaring atau menyalurkan aspirasi
yang muncul dari bawah, dan setiap kebutuhan rakyat miskin sudah didefinisikan
dari atas oleh lembaga yang sudah ada, sehingga kemiskinan tidak dapat
terselesaikan.
b.
Regulasi
Kebijakan pemerintah yang
mengutamakan kepentingan ekonomi, kebijakan ekonomi dalam investasi modal pada
sektor-sektor industri yang tidak berbasis pada potensi rakyat menutup kesempatan masyarakat untuk
mengembangkan potensinya dan menjadi akar poses kemiskinan.
c.
Good governance
Tidak adanya
transparasi dan keterbukaan pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang
mengakibatkan kebijakan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Segala
bentuk regulasi diputuskan oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan tanpa mengikutkan
para pelaku yang terlibat dan tidak memahami aspirasi rakyat miskin sehingga
kebijakan yang muncul tidak mendukung rakyat miskin.
3.4
Penyebab Kemiskinan di Kab. Kutai
Kartanegara
Penyebab kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
diakibatkan oleh kombinasi faktor-faktor :
a.
Faktor struktural
Kemiskinan yang disebabkan oleh
faktor dari luar manusia, diantaranya adalah sistem kebijakan pemerintah,
kekuasaan, tidak adanya kesempatan dan lain sebagainya.
b.
Faktor Kultural
Kemiskinan
ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak
mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak
lain yang membantunya.
c.
Faktor alamiah
Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang
terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
d.
Faktor migrasi masuk
Kemiskinan ini terjadi
karena banyaknya pendatang yang menetap di wilayah Tenggarong dan pendatang
tersebut mempunyai keahlian dan mampu menguasai sarana sarana kerja yang ada di
Tenggarong.
3.5
Angka
Kemiskinan Kab. Kukar Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2011
Pada
tahun 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kukar mengeluarkan data
statistik tentang penduduk miskin yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kukar.
Data itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2011.
Dari
survei tersebut, diketahui jumlah penduduk miskin di Kukar mencapai 47 ribu
orang atau 7,2 persen dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 650 ribu jiwa
pada tahun 2011. Data tersebut adalah data secara makro yang di keluarkan oleh
BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar, seperti makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di Kukar
sendiri pada tahun 2011, garis kemiskinan berada pada Rp309.604.
3.6
Program
Pengentasan Kemiskinan Di Kab. Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai
Kartanegara terus melakukan terobosan dalam rangka pengurangan jumlah penduduk
miskin. Dalam program prioritas tersebut Pemerintah daerah mengucurkan anggaran
dalam APBD sebesar Rp 62,579 Miliar. Bupati Kukar Rita Widyasari berkomitmen dalam mengurangi angka kemiskinan
beberapa program yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a.
Program Rehabilitasi Rumah Tak Layak
Huni (RTLH) dengan anggaran Rp. 5 Miliar dengan 100 sasaran bedah rumah pada
tahun 2012. Dan pada tahun 2013 Pemkab Kukar menargetkan 1500 rumah dengan
anggaran Rp. 75 Miliar.
b.
Memberikan penunjang Sumbangan Warga
Tidak Mampu (SWTM) kepada 16.223 orang.
c.
Subsidi pendidikan, subsidi kesehatan,
d.
Alokasi Dana Desa (ADD),
e.
Semenisasi jalan-jalan di dalam
desa/kelurahan,
f.
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang
merupakan patungan dana pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
g.
Perlu adanya penyempurnaan yang bersifat
strategik pada penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, baik dari segi perencanaan strategik, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasinya agar program yang dilaksanakan dapat menyentuh langsung kepentingan
rakyat miskin.
h.
Pengembangan sektor-sektor berbasis tanaman
pangan untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan cluster yang berbasis
agribisnis dan industri.
i.
Kredit pemberdayaan ekonomi perempuan.
j.
Pengembangan Desa Mandiri
BAB IV
PENUTUP
4.1
KESIMPULAN
Dari
pemaparan di atas kami simpulkan bahwa kemiskinan terjadi di wilayah
Tenggarong karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang
rendah, dan juga faktor-faktor
yang menjadi penyebab dari kemiskinan yaitu dari segi standar kebutuhan hidup yang layak/kebutuhan pokok, dari segi
pendapatan/penghasilan income, dari segi keadaan /kondisi. Karena
lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat
tidak mampu menguasai sarana–sarana dan berbagai fasilitas lain yang tersedia
hingga mereka tetap miskin.
Pemerintahan yang tak mampu menanggulangi kemiskinan, maka bisa
dikatakan pemerintahan itu telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah
mempunya program dalam mengatasi kemiskinan yaitu Santunan Warga
Tidak Mampu (SWTM), subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, Alokasi Dana Desa
(ADD), semenisasi jalan-jalan di dalam desa/kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) yang merupakan patungan dana pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Perlu adanya penyempurnaan yang bersifat strategik pada penanganan
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik dari segi
perencanaan strategik, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya agar program
yang dilaksanakan dapat menyentuh langsung kepentingan rakyat miskin.
4.2
SARAN
Sebaiknya
Pemerintah Kutai Kartanegara dapat memperhatikan warga miskin di wilayah
tersebut. Pemerintah Kutai Kartanegara harus lebih tegas dalam mengatasi
masalah kemiskinan. Seperti lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan dan
menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga yang kurang mampu tersebut. Kemiskinan harus menjadi agenda utama dalam proses
pembangunan nasional.
Pemerintah harus membuat program
yang jelas dan konsisten untuk membasmi masalah kemiskinan. Progam ini harus
dijalankan dengan komitmen yang tinggi, jangan sampai kejadian yang lalu
terulang kembali, yaitu pembagian uang BLT yang kami rasa itu tidak efesien,
malah membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan malas bekerja.
Selain itu semua masyarakat harus sadar akan tanggung
jawabnya terhadap sebuah negara, tanggung jawab ini tidak hanya menjaga nama
baik sebuah negara, atau mematuhi hukum yang di tetapkan dalam negara, akan
tetapi seperti masalah kemiskinan ini juga menjadi tanggung jawab oleh semua
warga negara, walaupun yang miskin itu bukan saudara sedarah kita ataun kerabat
kita tapi kita hidup dalam satu negara apakah kita tega melihat mereka miskin,
tidak punya rumah, menggembel dan sedangkan kita bergelimbangan harta setiap
hari selalu pergi ke mall belanja sebanyak-banyaknya untuk menghabiskan uang
yang tidak jelas kegunaanya, alangkah baiknya kita sisihkan untuk membantu
mereka.
DAFTAR PUSTAKA
2.
file:///D:/File%20kampus/PKN/tenggarong/makalah-kemiskinansosiologi.html
8.
sapos.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar